Fenomena rencana Penetapan ABPD yang prematur mancing beragam asumsi dari banyak kalangan karena bagaimanapun juga, penetapan APBD harus sesuai dengan Regulasi yang mengaturnya, sementara di Dompu berkembang kabar akan di tetapkan jauh hari sebelum waktu yang ditentukan regulasi..Pertanyaannya adalah : Kenapa mesti Buru-buru ?? yang akan menetapkannya juga DPRD yang akan berakhir masa jabatannya.. akankan Alokasi APBD akan menjawab persoalan yang dihadapi rakyat Dompu..?? kita lihat saja...
Rencana Hearing DPA Kab. Dompu yang akan dilaksanakan setelah Pelantikan DPRD yang baru memiliki Muatan sosial yang sangat tinggi, dimana harapannya adalah bagaimana kemudian DPRD yang Baru dilantik tidak mengulang kesalahan yang sama seperti periode pendahulunya dimana Alokasi anggaran yang dibahas dan dialokasikan melalui APBD belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi Rakyat Dompu (Hasil Analisa LenSA NTB). Dikemudian hari, harapannya, DPA Kab. Dompu memiliki mitra startegis dalam melakukan kerja - kerja advokasi anggaran.
Yang menjadi sorotan kita bersama selanjutnya adalah Implementasi Program Perndidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Dompu. Program yang dinilai sangat populis ini pun ternyata masih menyisakan tanda tanya yang besar bagi semua kita, Program yang disebut-sebut oleh sebagian kalangan sebagai senjata ampuh bagi Bupati Syaifurrahman dalam menghadapi pilkada tahun depan. Namun, mari kita tinggalkan urusan politisasi kebijakan tersebut... Implementasi Program yang menyerap dana Rp. 11 M dari APBD tersebut seharusnya dapat mengangkat kualitas pendidikan dan derajat kesehatan Rakyat Dompu ternyata belum sepenuhnya menjadi tumpuan akan peningkatan SDM Dompu kearah yang lebih baik. Dimana Kelemahannya..??? LenSA NTB bersama DPA Kab. Dompu mendapatkan legitimasi kuat dari pemerintah melalui SK Bupati Dompu No 94 tahun 2009 tentang pembentukan Tim Monev Pelaksanaan Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Kab. Dompu. Oleh karena itu, Rencana Monev (FGD, Survey Lapangan dan Penyusunan Draft Perbaikan Kebijakan) yang direncanakan akan berjalan efektif selama Oktober – November 2009 memiliki tujuan memperbaiki kebijakan pendidikan dan kesehatan dimasa mendatang, demi terwujudnya Pembangunan yang lebih menjawab persoalan utama yang dihadapi rakyat Dompu, khususnya pada sektor Pendidikan dan Kesehatan.
